Oleh: endahsepta | April 21, 2011

Politik dan hukum Indonesia pada Masa Reformasi

Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.Era Pasca Soeharto atau Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Setelah Habibie menjabat, Dia pun membuat beberapa kebijakkan diantaranya yaitu Mengadakan reformasi dalam bidang politik. Habibie berusaha menciptakan politik yang transparan, mengadakan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, adil, membebaskan tahanan politik, dan mencabut larangan berdirinya Serikat Buruh Independen.
Kebebasan menyampaikan pendapat. Kebebasan menyampaikan pendapat diberikan asal tetap berpedoman pada aturan yang ada yaitu UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Rencana Habibie tersebut disambut baik oleh rakyat Indonesia yang berharap adanya perubahan yang menuju perbaikan pada pemerintahan Presiden Habibie

Yang paling banyak dilakukan oleh Habibie yaitu reformasi di bidang ekonomi dimana dalam SI MPR 1998 lahir dua rumusan kebijakan ekonomi, masing – masing dalam Tap yang terpisah. Pertama, merupakan bagian dari Tap MPR No X tentang reformasi pembangunan sebagai halauan negara. Kedua, Tap MPR No. XIV mengenai politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi antara kedua keputusan sama – sama bersifat umum dan di sana-sini tumpang tindih. Tap mengenai demokrasi ekonomi lebih mewakili aliran populis. Sasaran perhatiannya adalah usaha ekonomi rakyat yang pelakunya adalah koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah. Sedangkan, politik ekonomi mencakup kebijaksanaan dan strategi pembangunan ekonomi nasional. Bedanya dengan Tap mengenai halauan negara adalah bahwa Tap ini memang memuat poltik ekonomi. Selain reformasi ekonomi ini banyak lagi reformasi  yang dilakukan Habibie   diantaranya yaitu Refomasi dalam bidang hukum.Target reformasinya yaitu subtansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, dan instansi peradilan yang independen. Pada masa orde baru, hukum hanya berlaku pada rakyat kecil saja dan penguasa kebal hukum sehingga sulit bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan bila berhubungan dengan penguasa. Mengatasi masalah dwifungsi ABRI. Jendral TNI Wiranto mengatakan bahwa ABRI akan mengadakan reposisi secara bertahap sesuai dengan tuntutan masyarakat, secara bertahap akan mundur dari area politik dan akan memusatkan perhatian pada pertahanan negara. Anggota yang masih menduduki jabatan birokrasi diperintahkan untuk memilih kembali kesatuan ABRI atau pensiun dari militer untuk berkarier di sipil. Dari hal tersebut, keanggotaan ABRI dalam DPR/MPR makin berkurang dan akhirnya ditiadakan.

Selanjutnya mengadakan sidang istimewa. Sidang tanggal 10-13 November 1998 yang diadakan MPR berhasil menetapkan 12 ketetapan. Dan selanjutnya mengadakan pemilu tahun 1999. Pelaksanaan pemilu dilakukan dengan asas LUBER (langsung, bebas, rahasia) dan JURDIL (jujur dan adil). Masalah yang ada yaitu ditolaknya pertanggung jawaban Presiden Habibie yang disampaikan pada sidang umum MPR tahun1999 sehingga beliau merasa bahwa kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden lagi sangat kecil dan kemudian dirinya tidak mencalonkan diri pada pemilu yang dilaksanakan.

Selain itu Agenda reformasi juga meliputi perlindungan terhadap Hak Asasi manusia yang pada Era Soeharto telah banyak dilanggar terutama oleh aparat keamanan sendiri yang sangat tidak sesuai dengan fungsi utamanya yaitu menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Selain itu pada masa reformasi juga mulai berkembangnya wacana hukum progresif. Dimana hukum dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan dapat dinilai lebih baik daripada masa orde baru.Namun politik hukum pada masa reformasi masih sama dengan politik hukum pada masa orde baru yaitu unifikasi hukum.

Reformasi di bidang hukum sebenarnya dilakukan karena kehendak politik akan menjadi baku secara legal- formal jika tersedia daya dukung penegakan hukum yang memadai. Di samping itu, hak – hak warga negara masih belum tertunaikan untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Bahawa hukum belum ditewgakkan, suatu aksioma yang sulit dibantah siapa pun yang mencermati uapaya penegakan hukum di negeri ini dan tema utamanya adalahh pemberantasan korupsi. Pemberantasan tersebut dilakukan karena korupsi lah yang menjadikan hak – hak masyarkat luas tergilas ambisi segelintir orang yang memiliki akses tinggi terhadap sumber daya; karena korupsi lah yang ,menjadikan sebagian besar sumber daya di negeri hanya diperuntukkan bagi peningkatan kedikdayaan segelintir orang tadi; karena korupsi lah perbedaan antara yang benar dan yang salah menjadi kabur; dan karena korupsi lah semua instrumen dan organ negara hanya menjadi beban bagi rakyat.

Korupsi, apapun bentuk dan tingkatnnay, semua merugikan. Pada masyarakat akar rumput, lekat dipraktikkan korupsi jalanan untiuk perkara – perkara yang melibatkan oknum penyelenggara pelayanan publik dan menimpa sebagian warga masyarakat. Uang damai saat penilangan antara pengendara kendaraan bermotor yang melanggar disiplin lalu lintas dan petugas polisi lalu lintas, pungutan liar oknum dinas perhubungan, “ uang rokok” dan “ uang minum” bagi petugas loket pengurusan perijinan dan non perijinan di kantor – kantor pemerintah, masih merupakan sedikit dari banyak contoh korupsi jalanan ini. Pada level menengah, telah terjadi praktik korupsi yang sedikit lebih canggih, biasa terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa. Praktiknya ada yang secara kasat mata terjadi tetapi belakangan mengalami perkembangan berupa manipulasi pengadaan barang.

Praktik korupsi yang paling mengerikan terjadi melalui pembuatan kebijakan, yakni korupsi politik. Disebut mengerikan karena ia berimbas pada masyarakat luas , sekaligus sulit diidentifikasi sebagai korupsi karena terjadi legal – formal.  Beranjak dari kesimpulan bahwa korupsi, terutama di Indonesia, bukan sebuah perkara yang biasa, jelas dibutuhkan upaya juga yang tidak biasa. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan terobosan luar biasa dalam upaya memerangi korupsi di negri ini bahkan kelemahannya dapat disebut melampui aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisisan dan kejaksaan. Lembaga ini bukan hanya bergerak setelah ada laporan yang masuki tetapi bisa memiliki inisiatif dan kewenanngan tertentu dalam menyidik dugaan korupsi. Banyak prestasi diukir lembaga ini, suatu yang tideak pernah tercapai sebelumnya.

Selain reformasi di bidang hukum, reformasi politik jutga penting karena pada aspek politik ikut memberikan legitimasi atas suatu rencana dan aransemen reformasi. Ini diperkuat dengan dukungan rakyat yang memiliki kesadarn politik memadai, terutama melalui kegiatan pemilihan. Reformasi aspek politik dimanifestasikan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan pemilihan yang memungkinkan terejadi kompetisi yang sehat antar kontestan sekailgus memberi pencerdasan politik bagi warga negara . Selanjutnya pengambilan kebijakan publik yang pro rakyat menjdai agenda yang harus direalisasikan. Selian reformasi politik yang tengah dan diharapkan akan berujung pada implikasi positif tadi, refo4rmasi di bidang poltik jiga harus menyasar pada minimalisasi praktik politik negatif yang selama ini berlangsung.

Saat ini partai politik belum menjadi gerbong untik mengartikulasi kepentingan elemen – elemen tertentu di masyarakat tetapi hanya menjadi representasi kepentingan segelintir elit yang meralat aspirasi masyarakat bawah. Hal ini, misalnya, bisa dilihat drai kemunculan partai politik yang menjamur tanpa ada ciri khas masing – masing partai politik satu sama lain, bahkan kualitas partai – partai politik yang ada dapat dinilai minim. Banyak yang mesti digaris bawahi berkenaan tentang defisit kualitas tersebut.

Pada gilirannnya persoalan yang terjadi di interna;l partai politik berimbas  pada kesejahteraan rakyat. Pada spek keuangan negara, partai politik dan politisi yang bermasalah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang meningkat. APBN masih belum mencerminkan penggunaan uang untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Kemuunculan persoalan ini disebabkan oleh transaksi ekonomi-politik dalam pemerintahan yang merugikan rakyat masih tejadi. Sebagian anggota parlemen masih bertingkah- polah layaknya premab berdasi yang meminta bagian dari lembaga – lembaga pemerintah dalam proses lobi pengesahan suatu undang-undang . Prilaku yang sama disinyalir terjadi dalam hubungannya dengan kalangan pengusaha.berbagai problem yang terjadi dalam kehidupan politik sesungguhnya hanya merupakan perpanjangan problem yang terjadi dikalangan partai politik. Oleh karena itu, reformasi aspek politik harus mengarah terhadap problem diatas.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: